Banyuwangi, Kuasarakyat.com – Aksi Demonstrasi gabungan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa di Banyuwangi ditandai dengan mengirimkan surat tuntutan masa hingga ke rumah ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi.
Aksi tersebut dilakukan lantaran tuntutan masa yang tidak dapat ditandatangani langsung oleh ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara. Sekitar 200 masa aksi sepakat meminta Made Cahyana menandatangani langsung dengan mengirimkan lembar tuntutan masa ke rumah pribadi Made Cahyana di Ketapang, Banyuwangi.
“Kami sepakat lantaran ada inkonsistensi dari anggota dewan yang menemui kami. Ada yang menyebut ketua sedang di Untag, ada yang menyebut sedang ada tugas dan akhirnya ketua mengaku sakit,” jelas Rofi, Koordinator Lapangan Aksi, Jumat (19/06/26).
Rofi menegaskan bahwa catatan yang diberikan pada aksi mengirimkan surat tuntutan ke rumah ketua DPRD tersebut harus segera dibawa kembali saat aksi Demonstrasi di halaman pemerintahan Kabupaten Banyuwangi belum usai. Rofi juga menyesalkan atas ketidakhadiran ketua DPRD yang sempat berkomunikasi melalui panggilan vidio.
“Tadi di vidio call saja, tidak hadir alasan sakit. Catatannya, saat demonstrasi di Pemkab belum usai tuntutan itu harus sudah ditandatangani,” tegasnya.
Melalui Orasi, 7 tuntutan masa aksi disuarakan diantaranya meminta Stop Pemborosan APBN, Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, Evaluasi program MBG dan KDKMP secara menyeluruh melalui kebijakan yang terukur dan berbasis akademik.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan program tidak efektif dan tidak mencapai tujuan, maka program tersebut harus dihentikan dan anggarannya dialihkan ke sektor prioritas bagi kesejahteraan rakyat, Hentikan militerisme di ranah sipil dan Mendesak pemerintah untuk menjamin pendidikan yang inklusif.
Dan ditambahkan dua tuntutan di level kabupaten Banyuwangi yakni Alihkan belanja operasional untuk belanja modal
Mendesak pemerintah mendesak dan mengaudit perihal SNBP.
Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi dari Fraksi Partai Golkar Marifatul Kamila yang membawa tuntutan tersebut ke rumah ketua DPRD menyebut hal itu bagian dari bentuk dukungan pada masa aksi.
“Karena ini sudah menjadi tuntutan masa aksi dan secara garis besar tentu kami memenuhi tuntutan ini karena sudah siap ditandatangani oleh ketua. Setelah itu, Monggo mau dibawa kemana tuntutannya bisa kita kirimkan melalui fax atau bagaimana kepada DPR-RI,” jawab Marifah.
Sekitar 200 mahasiswa yang menggelar aksi dengan membakar ban bekas di depan kantor DPRD dan Pemkab Banyuwangi berasal dari BEM Politeknik Banyuwangi, FIKKIA UNAIR, Universitas 17 Agustus dan Universitas Banyuwangi. (CZ)
