Jember, kuasarakyat.com – kinerja penyelenggara pemolu (KPU – BAWASLU) Kabupaten Jember, terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan.
Jika sebelumnya Kowaslu (Korps Pengawas Pemilu) melakukan misi tidak percaya terhadap KPU-Bawaslu, sorotan serupa datang dari Front Mahasiswa Jember, yang berisikan sejumlah Mahasiswa dari berbagai Perguruan tinggi, seperti Universitas Negeri Jember, Unmuh Jember, Universitas Moch. Sroedji dan beberapa kampus lainnya.
Dengan menggelar Diskusi Publik, acara yang digelar dengan gaya lesehan pada Senin (25/3/2024), para mahasiswa lebih keras lagi memberikan rapor merah kepada KPU – Bawaslu Jember.
Harus Arifin, selaku koordinator dalam dialog tersebut menyatakan, bahwa diskusi yang melibatkan sejumlah Mahasiswa dari berbagai PT di Jember, menyoroti kinerja penyelenggara pemilu khususnya di Jember.
“Ada 4 point yang menjadi perhatian kami dalam menyikapi pemilu di Jember beberapa waktu lalu, yakni money politik yang bar-bar, netralitas penyelenggara pemilu, banyaknya laporan pelanggaran namun minim penindakan, serta fungsi dari Gakumdu,” ujar Harus yang juga Mahasiswa fakultas hukum universitas Moch. Sroedji.
Menurut Harus, adanya money politik yang bar-bar, yang dilakukan oleh sejumlah kontestan pemilu, menandakan telah terjadi degradasi kualitas deokrasi, dimana kondisi ini tak lepas dari adanya campur tangan partai politik yang begitu besar.
“Adanya money politik yang begitu bar-bar, kami melihat Bawaslu sebagai institusi pengawas, telah gagal menjalankan perannya, hal ini dibuktikan dengan tidak satu pun pelaku money politik yang mampu diungkap,” ujarnya.
Selain itu, netralitas penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat PPS, PPK hingga KPU, juga diragukan, hal ini seiring terkuaknya beberapa kejadian seperti manipulasi data di berbagai tempat di Jember.
“Manipulasi data dengan menggelembungkan suara partai, bukti adanya ketidak netralan penyelenggara pemilu, ha ini yang akhirnya menciptakan krisis kepercayaan di masyarakat, ditambah lagi adanya beberapa laporan masyarakat dan juga peserta pemilu yang tidak diproses, semakin meyakinkan kami jika penyelenggara oemiku sudah tidak netral,” jelasnya.
Sehingga, dengan kondisi yang seperti ini, Haris menyatakan, bahwa pihaknya bersama Front Mahasiswa Jember, memberikan ‘rapor merah’ kepada penyelenggara pemilu, seperti KP dan Bawaslu di Jember.
“Kami Front Mahasiswa Jember, sepakat dengan carut marut pemilu 2024 di Jember yang seperti ini, dengan memberikan rapor merah atas kegagalan mewujudkan demokrasi yang berkeadilan, mereka tidak pantas dan sudah tidak layak untuk menjadi penyelenggara, harus diganti,” tegasnya.
Pihaknya pun berharap, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) melakukan evaluasi terhadap kinerja KPU dan Bawaslu Jember. “Kami berharap kritik kami ini didengar oleh DKPP dengan melakukan evaluasi terhadap penyelenggara Pemilu di Jenber, apalagi sebelumnya, DKPP juga sudah memberikan sanksi etik kepada KPU Jember,” pungkas Haris. (Ma)
