Pemberhentian Gibran Tak Gratis
Oleh Moch Eksan*
Setelah sepekan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bergulir, eskalasi usulan pemberhentian wakil presiden Gibran Rakabuming Raka belum dapat formula yang pas. Sampai sekarang usulan itu masih sebatas wacana publik.
Untuk menjadi agenda pembahasan resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mesti ada usulan dari sekurangnya 25 anggota dewan dan lebih dari 1 fraksi. Mungkin karena para anggota sedang reses, mereka belum dapat membahas secara serius dan intens untuk menggoalkan aspirasi rakyat tersebut.
Para pimpinan partai juga seperti tak menganggap keputusan MK darurat dan membutuhkan tindaklanjut segera, sehingga responnya terasa landai-landai saja. Apalagi ada kekhawatiran akan memicu instabilitas politik yang dapat menganggu perjalanan pemerintahan Prabowo.
Prabowo sebagai pimpinan partai koalisi pemerintah belum merasakan tekanan masyarakat sipil yang kuat, sehingga memaksa untuk mempercepat pembahasan kelanjutan dari keputusan MK dengan para ketua umum partai parlemen.
Memang harus diakui, pasca amandemen Undang-undang Dasar 1945, pemakzulan presiden dan wakil presiden didesain oleh arsitek konstitusi serumit mungkin dengan tahapan dan mekanisme yang berat.
Nawaitunya jelas, sedapat mungkin tak gampang untuk melengserkan pimpinan nasional. Lembaga kepresidenan adalah simbol kehormatan dan kebesaran negara.
Keterlibatan 3 lembaga negara, DPR, MK dan MPR, tentu dengan maksud membuka peluang seluas-luasnya bagi presiden atau wakil presiden berkomunikasi dengan para petinggi negeri ini.
Sebab, perlu disadari bahwa pangkal masalah dari krisis politik adalah komunikasi yang buruk antar lembaga negara. Hubungan eksekutif, legislatif, yudikatif, pers dan masyarakat sipil harus harmonis demi kemajuan bangsa dan negara.
Sejarah perjalanan kehidupan bangsa telah memberikan pelajaran berharga, bahwa pemakzulan kepada Presiden Soekarno 1967 maupun kepada Presiden Abdurrahman Wahid pada 2001, telah menimbulkan luka politik yang mendalam.
Luka politik lebih parah daripada sekadar kehilangan pekerjaan. Sebab, hal itu menyangkut jabatan yang berisi kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan hak yang bersangkutan. Apalagi posisi presiden adalah jabatan tertinggi di republik ini.
Pemberhentian dari jabatan presiden sama halnya dengan kalah perang. Seorang, keluarga beserta para pengikutnya akan mengalami goncangan besar, baik politik, ekonomi maupun sosial.
Untung, Gus Dur memiliki pandangan tersendiri menyangkut jabatan. Tidak ada jabatan di dunia yang perlu dipertahankan mati-matian. Jabatan itu amanah yang bisa diambil sewaktu-waktu.
Bisa dipahami Gus Dur punya pandangan enteng demikian, lantaran ia jadi presiden nyaris tanpa ongkos politik apa pun. Dengan berkelakar, ia sering menyatakan, jadi presiden hanya bermodal dengkul. Dan dengkulnya pun adalah dengkul Amien Rais.
Sementara untuk menjatuhkan Gus Dur, kelompok Poros Tengah, justru mengeluarkan ongkos politik yang sangat mahal. Virdika Rizky Utama dalam bukunya, “Menjerat Gus Dur: Konspirasi Penggulingan Gus Dur, menyebutkan 4 triliun untuk melaksanakan operasi Semut Merah.
“Operasi Semut Merah” adalah kode sandi dari operasi politik yang dimotori oleh Fuad Bawazier beserta Amien Rais dan Akbar Tandjung. Operasi ini bertujuan untuk menjatuhkan Gus Dur dari singgasana kekuasaan.
Praktis, Gus Dur dikepung dari berbagai penjuru. Semua kekuatan partai politik di parlemen, kecuali PKB, menyokong pemberhentian Gus Dur. Yang tragis, Ketua Umum PKB, Matori Abdul Jalil, yang notabene wakil ketua MPR, justru berbeda sikap dengan fraksi PKB itu sendiri.
Akhirnya, Matori mendapat konsesi barupa kursi Kemenhan RI, setelah wakil presiden Megawati Soekarnoputri naik menjadi presiden sebagai pengganti Gus Dur di Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001.
Belajar dari pemberhentian Gus Dur di atas, pemberhentian Gibran mutlak memerlukan operasi politik dan logistik. Dan, jumlahnya pun pasti lebih besar dari penjatuhan Gus Dur.
Nilai 4 triliun pada 2001, bila dihitung sekarang sangat terang benderang sudah naik berkali lipat. Terlebih, bila dihitung dengan nilai inflasi yang rerata 5,37 persen per tahun. Sehingga selama 25 tahun jumlah tersebut naik menjadi 269,47 persen.
Dengan demikian, biaya politik yang harus dikeluarkan untuk memberhentikan Gibran sekurangnya 14,77 triliun. Lalu siapa di antara kandidat calon yang punya kekuatan finansial sejumlah itu? Wallahu a’lamn bis shawab!!!
BACA JUGA : https://kuasarakyat.com/dpr-tak-gercep-prabowo-ewuh-pakewuh/
