Indeks

Mutasi ASN di Bondowoso Bermasalah, DPC PPP: Ini Kerja yang Perlu Dievaluasi

Comment1,531 views
  • Share
Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bondowoso Barri Sahlawi Zain diwawancarai media.

Bondowoso, kuasarakyat.com – Mutasi ASN yang terjadi di lingkup Pemkab Bondowoso menuai sorotan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Bahkan, Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin dikirimi surat rekomendasi oleh KASN untuk memperbaiki mutasi 6 ASN yang sudah terlanjur terjadi.

PPP yang merupakan partai pengusung Bupati Salwa menyesalkan peristiwa tersebut.

Baca Juga:

Kronologi Mutasi 6 ASN Bondowoso Diduga Bermasalah hingga Dapat Teguran KASN

Terlebih, mutasi yang melibatkan tenaga pendidik fungsional yang dimutasi ke struktural sekaligus dipromosikan.

“Kan sudah ada tupoksinya. Sudah ada TPK (Tim Penilai Kinerja), Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), ya harus profesional,” tutur Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bondowoso, Kamis (7/4/2022).

Menurutnya, setiap OPD terkait wajib hukumnya mentaati regulasi yang ada.

“Ikutilah yang menjadi regulasi. Jangan dilanggar,” tegasnya.

Ia mengakui bahwa fenomena mutasi bermasalah itu menjadi atensi di Komisi I dan Komisi IV DPRD.

“Bagaimana kemudian ceritanya guru fungsional tiba-tiba dalam waktu bersamaan pindah ke struktural dan sekaligus dipromosikan. Seharusnya kan gak seperti itu. Distrukturalkan dulu baru kemudian dipromosikan,” paparnya.

Menurutnya, pola kerja dari OPD terkait yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) perlu dievaluasi.

“Ini kan bagian kerja-kerja yang perlu dievaluasi. Jangan sampai ke depan itu terjadi lagi. Apalagi di Bondowoso nyata-nyata kekurangan guru,” geram ketua fraksi PPP DPRD Kabupaten Bondowoso itu.

Ia menilai, carut marutnya proses mutasi di tubuh pemkab Bondowoso bisa menjadi pintu masuk pelanggaran yang lain.

“Pada umumnya kami dari ketua fraksi PPP dan partai yang mengusung pemerintahan ini sangat menyayangkan, sekaligus berharap bagaimana ke depan seluruh OPD pembantu Bupati bekerja secara profesional,” bebernya.

Sahlawi juga berharap kasus tersebut bisa menjadi pembelajaran berarti bagi seluruh OPD yang ada di pemerintahan Bondowoso.

“Saya hanya ingin mendorong dan menyampaikan bahwa kasus BKD yang produknya direkomendasikan oleh KASN itu sebagai suatu pembelajaran bagi para OPD,” katanya. (ahmad/Supriadi)

Comment1,531 views
  • Share
Exit mobile version