Jember, Kuasarakyat.com – Sejumlah warga mendatangi kantor sekretariat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas pada Senin (11/10/2021). Mereka mempertanyakan kejelasan sertifikat tanah yang masih belum selesai. Padahal sudah berjalan hampir sekitar 2 tahun.
Warga menanyakan langsung pada Pokmas yang menyelenggarakan program pemerintah berupa PTSL tersebut. Mereka mengaku kecewa akan permasalahan sertifikat yang belum jadi itu.
Hasim, warga Dusun Krajan mengaku habis Rp 11 Juta rupiah untuk pengurusan AJB (Akta Jual Beli) dan sampai saat ini belum jadi.
“Ini punya kakak saya Hasan, dan saya kebetulan yang mengurusi suwalik tanah ini, mulai jaman Kepala Desa Buchori, hingga Haji Mud (Saiful Mahmud) sertifikat yang saya uruskan kepada Kasun Krajan (Giman) belum jadi juga,” kata Hasyim di lokasi.
Warga yang lain, Ali Wafa juga mengaku telah telah kecewa sekali kepada pihak PTSL dan juga Kasun Dusun Njeni, pasalnya pengajuan PTSL yang telah membayar sebanyak Rp 1,7 Juta yang diberikan kepada yang bersangkutan, belum jadi juga.
“Saya jujur tidak mau ribet mas, tanah saya seperempat hektar yang saya ajukan ptsl sudah saya kasihkan Pak Kasun Njeni dengan nominal uang yang diminta sebanyak 1,7 juta, dan itu sudah saya bayar semua, namun saya tunggu hingga detik ini belum jadi, kan kebangetan sekali,” ungkap Ali.
Sementara itu, pihak Penyelenggara Program PTSL ketika diminta konfirmasi perihal masalah ini tidak berada ditempat, dan informasinya sedang ke pihak Badan pertanahan Nasional (BPN).
Namun, berdasarkan informasi yang tergali di masyarakat Desa Kepanjen, jika ketua PTSL sudah lama mengudurkan diri karena sesuatu alasan. Saat dikonfirmasi dirumahnya, Ketua PTSL yang sudah purna Wiyono mengatakan bahwa dirinya memang sudah mengundurkan diri sejak lama, sekitar setahun lebih.
“Saya lama sudah mengundurkan diri, dan sekarang saya tahunya jika ada saudara Rony yang melanjutkan kinerja program PTSL yang berbayar 300 ribu tersebut, dan untuk ketua pokmas setahu saya sampai sekarang masih kosong,” terang Wiyono.
Kepala Desa Kepanjen, Saiful Mahmud menyikapi kedatangan beberapa warganya tersebut. Dia menyampaikan jika hal ini karena kesalahpahaman.
“Kesalahpahaman saja mas, warga itu intinya takut jika tidak kebagian program PTSL dan hal itu yang memicu mereka datang kesini, karena petugas pokmas tidak ada jadi saya selaku Kepala Desa, saya mengambil langkah mengumpulkan mereka diruangan saya, agar hal ini bisa disikapi dengan bijaksana,” terang Mahmud. (Do/Bs)
