Oleh Moch Eksan
Hard Gumay, seorang paranormal indigo, meramalkan pada 2025 ini, Prabowo Subianto akan dikudeta oleh orang sekitar yang dekat dengan lingkaran kekuasaannya. Gumay menyebut bahwa aksi nekad ini dirancang oleh sosok yang pernah memiliki jabatan penting di pemerintahan. Seorang yang secara fisik berperawakan kurus, berkulit sawo matang, dan berambut pendek cepak.
Sebagai ramalan, tentu bisa benar dan bisa pula salah. Apalagi, ramalan Gumay pada 2024, dari 8 ramalan menyangkut kehidupan selebritis, timnas sepakbola, dan hasil Pemilu: 5 terbukti dan 3 tidak terbukti. Salah satu yang terbukti, hasil Pemilu yang dimenangkan oleh Prabowo yang memecah rekor pilpres langsung di seluruh kolong jagad.
Yang pasti, sejarah politik kekuasaan mengajarkan, sekuat apapun rezim dimanapun dan kapanpun di dunia, selalu ada potensi kudeta. Mereka sekelompok orang yang dirugikan, terancam kepentingannya, serta tak suka pada orang yang berkuasa. Mereka yang selalu mengincar kekuasaan rezim dengan legal atau ilegal.
Sebenarnya, demokrasi telah menyediakan waktu khusus untuk semua kelompok mengambil alih kekuasaan secara institusional dan konstitusional. Namun, ada saja sekelompok yang masih kadang tergoda untuk melakukan tindakan kudeta dengan penggunaan senjata atau aksi massa.
Sehingga dengan demikian, Prabowo sekalipun dengan tingkat kepuasan publik di atas 80,9 persen berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, tetap berpotensi dikudeta oleh kelompok yang tak puas atas kinerja dan performance pemerintah dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan.
Apalagi, beberapa tahun sebelum ramalan Gumay ini viral, ada prediksi kontroversial dari pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie, bahwa Prabowo hanya akan menjabat 2 tahun, kemudian setelah itu dilanjutkan langsung oleh Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan guru besar hubungan internasional Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia ini, katanya, bersumber dari informasi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, sebagai kesepakatan antara Prabowo-Jokowi. Tapi belakangan, pernyataan Connie dibantah oleh Roeslani. Bahwa ia tak pernah mengatakan hal tersebut. Connie dinilai mengada-ada. Sebagai seorang akademisi sangat disayangkan.
Setelah 100 hari pemerintahan Prabowo, rasanya ramalan Gumay dan prediksi Connie di atas semakin jauh dari kenyataan. Kondisi politik Prabowo sekarang ini ditinjau dari segala hal, dalam posisi terbaik.
Selain PDI Perjuangan, semua partai parlemen berada dalam bangunan koalisi Merah Putih. TNI/Polri berada dalam rentang kendalinya sebagai panglima tertinggi. NU dan Muhammadiyah dari kelompok Islam sipil terbesar di Tanah Air berada dalam struktur kabinet. Publik juga menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi di atas awal pemerintahan SBY maupun Jokowi.
Namun begitu, rezim ini harus tetap waspada. Betapapun pemerintahan Prabowo kuat, potensi kudeta bukan berarti tak ada sama sekali. Kemungkinan kudeta tetap ada sekalipun kecil. Terutama dari kelompok oligarki hitam yang mendapat keberkahan dari kebijakan Jokowi sebelumnya.
Lambannya penanganan kasus bambu pagar laut di Pantai Utara Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, merupakan sinyalemen tarik menarik kepentingan di dalam tubuh pemerintahan Prabowo. Mereka aparatur negara yang tegak lurus pada perintah presiden dan aparatur negara yang belok pada kepentingan oligarki hitam.
Prabowo dihadapkan pada pilihan dilematis. Satu sisa kepentingan publik, dan sisi lain kepentingan pengusaha. Idealnya, kedua kepentingan sama-sama diakomodir. Namun, keadaan memaksa untuk memilih. Prabowo memilih bersama dengan publik dan meninggalkan pengusaha.
Barangtentu, pilihan Prabowo ini beresiko mendapat perlawanan oligarki hitam yang punya jaring laba-laba dalam maupun di luar pemerintahan. Mereka tak bakal diam dan menggunakan segala akses ke militer dan birokrasi pemerintah untuk mengambil alih kekuasaan. Mereka punya hidden agenda untuk mempresidenkan Gibran yang terbukti paling berani melawan opini publik.
Memang untuk melengserkan Prabowo boleh dibilang hampir mustahil saat ini. Namun, peluang tersebut tetap masih ada. Peluang yang tersedia hanya kudeta melalui gerakan di ruang gelap demokrasi. Alih-alih berhasil, bayang-bayang kegagalan amat sangat kuat akan menghancurkan stabilitas politik dan ekonomi. Mereka mesti berfikir 1000 kali untuk melancarkan kudeta dalam berbagai variannya.
Kudeta itu berasal dari bahasa Prancis cuop d’Etat yang berarti merobohkan pemerintah negara. Secara umum, kudeta diartikan sebagai upaya penggulingan kekuasaan negara dengan cara brutal dan inkonstitusional. Upaya ini disertai dengan usaha pengambilalihan kekuasaan pemerintah secara ilegal dengan mengkonsolidasi kekuatan militer dan rakyat untuk mendapat legitimasi.
Jonathan Powell dan Clayton Thyne mencatat, sejak 60 tahun terakhir, dalam rentang waktu 1950-2010, terdapat 457 upaya kudeta di dunia. Yang berhasil 227 kudeta. Dan yang gagal 230 kudeta. Lebih dari 31 persen sampai dengan 36 persen, peristiwa kudeta tersebut terjadi di Benua Afrika dan Amerika. Selebihnya di Benua Asia, Eropa dan Australia.
Ada 13 varian macam kudeta. Antara lain: kudeta masyarakat sipil, kudeta konstitusional, kudeta demokrasi, kudeta elektoral, kudeta pasar, kudeta militer, kudeta kehakiman, kudeta parlemen, kudeta presiden, kudeta kerajaan, kudeta gerak lambat, kudeta yang bergerak lambat, dan kudeta bergulir lambat.
Jadi, secara teoritis, pengertian dan manifestasi kudeta sekarang ini sangat variatif. Tak melulu kudeta militer seperti umum dipersepsikan publik. Dalam konteks Indonesia, kudeta kehakiman terjadi pada 2023 lalu. Pada saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Yang mana berdasarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, usia paling rendah calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu. Termasuk pemilu kepala daerah. Dalam konteks ini, MK telah mengkudeta kewenangan pemerintah dan DPR dalam membuat legislasi.
Pengalaman buruk di atas, telah menghantui bayang-bayang kudeta kepada Prabowo dalam varian bentuk kudeta yang paling minimalis. Kudeta pasar misalnya, pasti digunakan untuk meningkatkan bargaining position dari oligarki hitam di hadapan pemerintahan Prabowo. Memang diakui oleh Prabowo sendiri 1 persen penduduk Indonesia menguasai sebagian besar kekayaan negara. Sementara, 99 persen penduduk hidup pas-pasan.
BACA JUGA : https://kuasarakyat.com/makna-ziarah-prabowo-ke-makam-mahatma-gandhi/
Rupanya, ramalan Gumay nampak relevansinya di perebutan kekuasaan ekonomi antara presiden versus oligarki hitam. Sehingga, lepas benar atau tidak ramalan di atas, harus tetap dijadikan sebagai warning agar pemerintah mawas diri dan melakukan tindakan yang terukur untuk mengantisipasi potensi kudeta di era Prabowo.
Upaya pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan reforma agraria dan distribusi aset pada rakyat dengan asas keadilan dan kepastian hukum, menjadi pokok perkara dari pertengkaran pemerintah, mafia tanah dan rakyat. Ini yang menyulut perlawanan opini media, hukum, massa dan pengaruh ekonomi antara pemerintah dengan oligarki hitam. Pasca kasus bambu pagar laut Tangerang, semakin terungkap kasus semisal di berbagai daerah di Nusantara.
Negara tak boleh kalah atas praktek patgulipat antara penguasa dan pengusaha hitam. Kedaulatan negara harus ditegakkan demi masa depan bangsa yang berkeadilan dan setara. Prabowo dengan gagah berani telah menjadi Mahatma Gandhi sebagai tokoh inspirasi dalam memperjuangkan keadilan, kebebasan dan martabat manusia. Semoga!!!
Moch Eksan adalah Pendiri Eksan Istitute