Oleh Moch Eksan
Donald Trump dan Mochamad Irfan Yusuf ialah politisi asal Amerika Serikat dan Indonesia yang menunjuk anggota keluarga menjadi staf kepresidenan dan kementerian.
Trump mengangkat Ivanka Trump sebagai White House Advisor (penasehat Gedung Putih), serta Jared Kushner sebagai penasehat senior dalam kebijakan Timur Tengah. Dimana Ivanka dan Jared adalah anak dan menantunya sendiri.
Sedangkan, Gus Irfan mendaulat Barbarossa Muhammad Parros dan Gibran Muhammad Fawwaz sebagai staf ahli menteri haji dan umroh. Yang mana dua nama tersebut tercatat sebagai putra kandungnya sendiri.
Di negeri demokrasi sebesar AS dan Indonesia, kebijakan Trump dan Gus Irfan masuk katagori nepotisme. Sebuah tindakan dari penyelenggara negara yang memberikan jabatan dan keuntungan pada keluarga tanpa mempertimbangkan prestasi dan kompetensi secara adil.
Nepotisme berasal dari Bahasa Yunani, “Nepos” yang berarti ponakan atau cucu. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan para pejabat gereja memberikan posisi penting dan strategis pada kerabat dekat di abad pertengahan.
Sebelum itu, di era Khalifah Ustman Bin Affan, jabatan juga pernah banyak diisi dari Bani Umayyah yang satu klan dengan Khalifah ke-3. Bani ini satu kakek buyut dari Rasulullah SAW, Abdul Manaf. Silsilahnya berasal dari Umayyah Bin Syams Bin Abdul Manaf.
Jadi, praktek nepotisme, baik jamaat gereja maupun umat Islam, menjadi sumber fitnah yang menyulut pertikain dan peperangan. Dalam sejarah Islam bahkan, Khalifah Ustman jadi korban pembunuhan berlatar kecemburuan dan iri dengki dari klan lain.
Pasca terbunuhnya Ustman, stabilitas politik di masa kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib diwarnai dengan perang Jamal dan Shiffin yang bermotif perebutan kekuasaan. Pada akhirnya, Bani Umayyahlah yang lahir sebagai pemenang.
Selanjutnya, Muawiyah Bin Abu Sofyan yang merubah sistem musyawarah pada dinasti politik dalam memilih pemimpin. Bani Umayyah ini berkuasa sejak 661-750 M di dunia Islam, mulai dari Muawiyah sampai Marwan Bin Muhammad.
Pasca terbunuhnya Ali Bin Abi Thalib, dunia Islam yang tercerahkan dengan sistem musyawarah, balik kembali pada sistem dinasti. Suksesi kekuasaan berdasarkan garis keturunan atau melalui pemberontakan negara.
Usia peradaban manusia yang telah memasuki 2 milenium ini lebih dikendalikan oleh sistem monarki daripada sistem demokrasi. Ini berarti, nepotisme sebagai manifestasi mikro monarki merupakan praktek kekuasaan yang lazim pada saat itu.
Di Indonesia sebelum kemerdekaan, juga menganut monarki Hindu, Budha dan Islam, yang mengatur suksesi kepemimpinan kerajaan berdasarkan garis keturunan dari para raja nusantara.
Pada era kolonial Belanda dan Jepang, berbagai daerah kekuasaan juga diisi oleh para adipati yang punya garis keturunan dengan para raja yang jumeneng. Rakyat pada umumnya tak punya kedaulatan apa pun. Hubungan penguasa dengan rakyat layaknya gusti dan kawulo.
Kemerdekaan AS pada 4 Juni 1776 dari Kerajaan Inggris, dan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dari Kekaisaran Jepang, telah merubah sistem politik secara total. Monarki berganti dengan demokrasi yang berubah pada kedaulatan rakyat.
Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka digelarlah pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). Sehingga, pemilu merupakan entry point bagi siapa pun yang hendak merebut dan mempertahankan kekuasaan.
Siapa pun berhak berkuasa secara sah, tanpa peduli latar belakang yang bersangkutan dari kaum elite maupun wong kang alit. Mereka dapat mengisi jabatan presiden, gubernur, bupati sampai kepala desa, melalui mekanisme pemilihan langsung rakyat.
Dengan demikian, nepotisme merupakan hal yang tabu di alam demokrasi, bahkan kemudian dianggap tercela yang bisa merusak sistem meritokrasi birokrasi. Sistem ini lebih mengedepankan kompetensi dan prestasi.
Bila ditelusuri, Trump dan Gus Irfan sampai menunjuk anak kandungnya, lantaran dua tokoh tersebut terlahir dari tradisi dan kultur dinastik. Trump lahir dan besar dari budaya korporasi yang mewariskan kepemimpinan perusahaan pada penerus sang pemilik usaha. Dan, Gus Irfan tumbuh dan besar dari adat istiadat pesantren yang meneruskan kepemimpinan pada putra sang kiai.
Kendati Trump dan Gus Irfan jadi pejabat publik terlahir dari rahim pemilu demokratis, nampak mereka lebih percaya pada keluarga sebagai inner circle kekuasaannya. Barangkali, tokoh bangsawan perusahaan dan pesantren khawatir terhadap pengkhianatan. Demi keselamatan dan kenyamanan kerja, mereka lebih memilih keluarga daripada kolega.
Namun begitu, jalan nepotisme menyuburkan conflict of interest yang menyeret pada kasus korupsi. Selain, praktek ini dipandang kurang elok, sebab terkesan serakah dan menutup peluang kerja orang lain untuk mengabdi bagi kepentingan bangsa dan negara.
BACA JUGA : https://kuasarakyat.com/mbg-pilar-retak-prabowonomics/
