Disiden Yang Takluk
Oleh Moch Eksan*
Memang, Rocky Gerung bukanlah tokoh intelektual independen yang pertama yang takluk pada kekuasaan. Banyak contoh ilmuwan kampus yang pada akhirnya menjadi pelayan kekuasaan.
Apalagi, pelaksanaan roda pemerintahan membutuhkan tehnokrasi kebijakan dan anggaran yang memerlukan ilmuwan kampus untuk merancang, melaksanakan dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Michael Foucault telah mewanti-wanti para cerdik pandai agar selalu ingat tugas utamanya dalam relasi dengan kekuasaan, bila tidak ia akan terjebak semata untuk melayani bahasa penguasa.
Padahal, tugas utamanya, menurut Edward Said, intelektual itu speaking truth to power (berbicara kebenaran pada kekuasaan).
Pertama, ia selalu menyuarakan kebeneran secara mandiri tanpa tersandera oleh kekuasaan.
Kedua, ia punya kapasitas moral dan pengetahuan untuk mengoreksi, mengkritisi dan mempertanyakan segala bentuk dominasi.
Ketiga, ia juga punya tradisi berfikir kritis untuk mengembangkan gagasan otonom serta bebas dari bias kepentingan politik praktis.
Sebenarnya, Rocky telah menjalankan tugas utama intelektual di atas. Sampai ia menjadi idola bagi kelompok yang berseberangan dengan kekuasaan selama ini.
Banyak orang yang jatuh cinta kepada Rocky. Ia acapkali dinilai mewakili pemikiran dan suasana kebatinan rakyat vis a vis negara. Namun kini, setelah ia bergabung dengan rezim Prabowo-Gibran, tak sedikit orang yang patah hati atas keputusannya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Komentar satire banyak bermunculan. Irma Suryani Chaniago misalnya, sambil tertawa mengatakan: “Selama ini menyala-nyala luar biasa keras, semua dikomentari, semua dikritisi, semua didungu-dungukan, ternyata cuma berharap jadi Wantimpres”.
Publik berhak ragu terhadap pilihan Rocky masuk ke dalam kekuasaan. Meskipun, ia meyakinkan seluruh rakyat bahwa ia sekadar pindah posisi dari luar ke dalam kekuasaan. Ia akan tetap kritis dengan prinsip radical break.
Rocky sudah bisa dipastikan, tak bakal dapat berbicara bebas kembali. Apalagi menyangkut kebijakan dan kinerja pemerintah. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden menggariskan ketentuan berikut:
“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Dewan
Pertimbangan Presiden tidak dibenarkan memberikan
keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun”.
Dengan demikian, republik siap-siap kehilangan suara kritis terhadap pelaksanaan pemerintahan negara, setelah Rocky menjadi anggota Wantimpres. Kata “akal sehat”, “dungu”, “bajingan tolol” dan seterusnya akan lenyap dari jagad informasi dan komunikasi.
Prabowo memang jenderal penakluk, tokoh disiden sekelas Rocky yang 10 tahun selalu membangkang terhadap pemerintahan Jokowi, bersedia bergabung dengan pemerintahan putranya. Pasti di balik itu ada deal-deal politik yang besar.
Apa deal-deal politik itu? Sekarang, memang belum kasat mata. Kecuali masuknya kolega aktivis Rocky di jajaran pemerintahan Prabowo. Seperti Jumhur Hidayah sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Pemberian kursi pada trio aktivis di atas lebih bermakna kooptasi daripada apresiasi terhadap pemikiran dan perjuangan masyarakat sipil Indonesia. Mereka adalah opinion leader yang bisa dikelola untuk memenangkan narasi pemerintah atas wacana antinegara.
Dan, secara eksplisit terungkap dari pernyataan Rocky sendiri yang akan mengolah persepsi publik sama dengan persepsi presiden. Jelas tanpa tedeng aling-aling, mereka memiliki misi untuk menyelaraskan persepsi publik satu pihak dan persepsi presiden di pihak lain.
Semua itu bermuara, membantu presiden untuk menyukseskan program asta cita. Terlebih, program unggulan presiden justru di lapangan banyak menghadapi masalah dalam dirinya sendiri. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat (SR), kuliah gratis, Subsidi Upah Buruh (SUB), swasembada pangan dan energi, dan lain sebagainya, justru relatif resisten.
Berbagai program yang pro rakyat di atas malah memukul balik pada popularitas Prabowo akibat penyimpangan dan penyelewangan dari Inner circle presiden sendiri. Sehingga, kondisi tersebut menjadi beban politik untuk maju sebagai calon presiden kedua kalinya.
Barangtentu, Prabowo ingin dikenang sebagai presiden yang sukses. Karena itu, trio aktivis itu hadir sebagai corong untuk menyampaikan prestasi pemerintah yang gagal dikomunikasikan pada publik dengan baik. Bongkar pasang orang di badan komunikasi pemerintah, wujud ketidakpuasan presiden terhadap kinerja para pembantunya.
Bisakah para disiden memenuhi ekspektasi Prabowo? Biarlah sejarah yang menjawabnya. Yang pasti, proses pemenangan harus berawal dari pemenangan pikiran rakyat. Untuk itu, tak ada jalan kecuali berpihak pada kepentingan rakyat guna meraih kemenangan gemilang tersebut.
