Jakarta – Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Wahyu Triyogo menegaskan bahwa kesepakatan kerja sama Indonesia–Amerika Serikat yang tertuang dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) berpotensi mengancam kedaulatan informasi nasional.
Hal tersebut disampaikan Wahyu saat bertemu dengan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, di Ruang Fraksi, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Menurut Wahyu, ketentuan dalam ART yang membuka peluang kepemilikan asing hingga 100 persen dalam ekosistem media penyiaran di Indonesia harus menjadi perhatian serius.
> “Kerja sama yang tertuang dalam ART terkait investasi asing hingga 100 persen di ekosistem media penyiaran merupakan ancaman bagi kedaulatan informasi dalam negeri,” tegasnya.
Wahyu menjelaskan, jika kebijakan tersebut tidak diantisipasi dengan regulasi yang kuat, maka bukan tidak mungkin media nasional akan kehilangan kendali atas arah informasi yang beredar di masyarakat.
“Media bukan sekadar industri bisnis, tetapi juga instrumen strategis dalam menjaga demokrasi dan kedaulatan bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menekankan pentingnya membangun ekosistem digital yang sehat melalui kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat.
Menurutnya, perkembangan media digital harus diimbangi dengan peningkatan kualitas informasi dan literasi publik.
> “Kita harus memastikan bahwa ruang digital diisi oleh informasi yang benar, akurat, dan bertanggung jawab. Literasi digital menjadi kunci agar masyarakat mampu membedakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan,” ujar Ibas.
Ia juga menyoroti fenomena penyalahgunaan media digital, termasuk praktik perundungan (bullying) di ruang publik digital yang dinilai semakin mengkhawatirkan, khususnya di kalangan generasi muda.
Pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan investasi dan perlindungan kepentingan nasional.
Selain itu, Ibas menyampaikan optimisme bahwa melalui sinergi lintas sektor, Indonesia mampu membangun ekosistem informasi yang lebih sehat dan berdaulat.
Dalam pertemuan yang diinisiasi oleh KTP2JB ini disepakati bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi kekuatan media global. Kedaulatan informasi harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan, termasuk dalam kerja sama internasional seperti ART.
Dengan tantangan disrupsi teknologi yang semakin kompleks, kolaborasi yang kuat dan regulasi yang tepat dinilai menjadi kunci untuk memastikan media nasional tetap berdaya saing sekaligus menjaga kepentingan publik.
