Jenderal Agus Jadi Meeting Point Kepentingan
Oleh Moch Eksan*
Warta Ekonomi pada 29 Agustus 2024 pernah merilis kekayaan 10 ketua partai politik di Indonesia, yang terkaya adalah Hery Tanoe Soedibyo. Ketua umum Partai Perindo ini memiliki kekayaan Rp 30.4 T lebih.
Surya Paloh, Prabowo Subianto dan Muhammad Mardiono secara berurutan adalah ketua umum yang memiliki kekayaan di bawah HT. Bos NasDem, Gerindra dan PPP tersebut, memiliki kapasitas finansial antara Rp. 1.2 T sampai Rp. 8.7 T. Jumlah ini jauh di bawah kebutuhan anggaran operasi politik pemakzulan yang diperkirakan menelan Rp. 14.7 T .
Sementara, ketua umum partai yang potensial dan seringkali masuk radar hasil survey calon wakil presiden, kapasitas finansialnya tak bisa mengcover biaya politik yang diperlukan.
Seperti Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, berdasarkan LHKPN sebesar Rp 310 M. Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Rp 116.5 M. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, Rp 32.6 M. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Rp 25.9 M. Dan kekayaan Ketua Umum PKS, Al Muzammil Yusuf, berdasarkan LHKPN 2026, sebesar Rp 6.6 M.
Dengan demikian, hanya HT yang punya kapasitas finansial memadai untuk mengcover biaya politik pemakzulan. Sayangnya, sosok bos MNC Group lebih cocok sebagai bohir daripada pemimpin.
Riwayat elektoral HT ini kurang menggembirakan. Tiga pemilu, perolehan suara partai dan pencalonan dirinya sebagai anggota DPR tak signifikan.
Bahkan 2 kali pemilu, perolehan suara nasional Perindo belum mampu lolos parliamentary threshold (PT).
HT secara pribadi, rasanya sulit diusulkan oleh Prabowo sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran. Segar dalam ingatan publik, dia adalah konglomerat yang bermasalah dengan keluarga Cendana. Wabilkhusus dengan mantan ipar sulung pesiden, Mbak Tutut yang sangat dihormatinya.
SP dengan jejaring bisnisnya memungkinkan untuk memenuhi biaya pemakzulan, namun ia tak punya ambisi struktural dalam pemerintahan. Tawaran jadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi pada Pilpres 2014, justru diberikan kepada Jusuf Kalla.
Dalam berbagai kesempatan, SP selalu ingin membangun harmoni sosial antar anak bangsa. Proses pemakzulan bakal menimbulkan benturan yang menyulut api permusuhan dan dendam kusumat. Kursi wakil presiden yang diperebutkan tak imbang dengan ongkos politik dan sosial yang nanti timbul.
Yang paling memendam keinginan jabatan wakil presiden, adalah 3 ketua umum partai: Bahlil, Muhaimin dan AHY. Dari segi usia, mereka politisi muda yang sedang tumbuh dan berkembang untuk memberikan pengabdian terbaik bagi Indonesia.
Akan tetapi, Prabowo pasti mengalami kesulitan untuk memilih 3 Menko itu. Sebab bagi presiden, lebih ama memilih calon wakil presiden dari non partai, menghindari kecemburuan satu sama lain. Sebagai contohnya, SBY dan Jokowi periode berikutnya memilih pasangan dari tokoh non partai seperti Boediono dan Ma’ruf Amien.
Dalam konteks pemakzulan Gibran, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bisa menjadi meeting point kepentingan antara Prabowo satu sisi dan Jokowi sisi lain. Sosoknya yang low profile, cool, tak banyak bicara, pasti mudah diterima oleh pimpinan partai dan anggota dewan di Senayan.
Jenderal Agus memiliki hubungan panjang dengan Jokowi maupun Prabowo. Jenderal kelahiran Cimahi, 5 Agustus 1967 ini, pernah menjadi Dandim 0735/Surakarta (2009-2011) yang bergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) bersama Jokowi sebagai walikota Solo waktu itu.
Ternyata, Jenderal lulusan Akmil 1991 ini adalah pasukan infanteri pernah dilatih sebulan di Ciledug, dan bergabung dalam Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Prabowo (1985-1991). Ia juga punya pengalaman tempur di Operasi Seroja, Tinombala dan konflik Papua bersama Prabowo kala itu.
Jadi, hubungan Prabowo-Agus lebih lama daripada hubungan Agus-Jokowi. Mereka telah melewati masa paling sulit sekalipun. Sehingga, bila Gibran Mundur atau diberhentikan, yang paling bisa diterima oleh kedua pimpinan bangsa ini, pasti putra Bintara TNI ini.
Dalam menghadapi ancaman instabilitas dan geopolitik global, sosok Jenderal Agus lebih menjamin keamanan dan ketertiban serta iklim yang kondusif bagi investor dalam maupun luar negeri.
Sebagai jenderal yang masih aktif, Jenderal Agus punya kendali penuh terhadap pasukan dan keadaan negara. Sebab, proses pemakzulan membuka panggung bagi gangguan ketertiban dan keamanan. Termasuk penetrasi politik dari asing.
Namun semua itu kembali kepada Prabowo sebagai pemimpin tertinggi militer, mau atau tidak menampilkan panglima TNI sebagai solusi atas carut marut politik hukum dan ketatanegaraan akibat memaksakan Gibran.
Hasil survey Indikator Politik Indonesia pada Februari 2026, TNI adalah lembaga negara yang paling dipercaya oleh publik. Tingkat kepuasan terhadap kinerja tentara mencapai 95 persen. Ini adalah peluang tampilnya tokoh militer dalam kepemimpinan nasional baru.
BACA JUGA : https://kuasarakyat.com/pemberhentian-gibran-tak-gratis/
