Jember, kuasarakyat.com – Kasus buruknya pelayanan puskesmas Semboro, yang sudah viral dan mendapat respon dari beberapa pihak. Berbuntut dicopotnya kepala puskesmas Semboro, Dr Megawati oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengeluarkan keputusan tersebut.
Kepala BKPSDM Kabupaten Jember, Sukowinarno mengatakan bahwa hal ini sudah sesuai dengan apa yang diajukan oleh Dinas Kesehatan, melalui tahapan yang resmi. Bahkan DPRD Kabupaten Jember Komisi D yang sudah melakukan sidak, juga mengeluarkan surat rekomendasi penggantian Kepala Puskesmas Semboro.
“Kami menerima surat dari Dinas Kesehatan tentang pengajuan pencopotan Kepala Puskesmas Semboro beberapa waktu yang lalu. Setelah melalui kajian kajian dan memperhatikan beberapa aspek, kami mengajukan untuk ditandatangani oleh Bupati Jember,” kata Sukowinarno saat dikonfirmasi via telepon, Selasa (17/10/2023).
Sukowinarno juga menambahkan bahwa, prosesnya sudah resmi kala kemaren yang bersangkutan juga dilantik oleh Bupati Jember, Hendy Siswanto di Pendopo Wahyawibawa Graha.
“Dr Megawati mantan Kepala Puskesmas Semboro, Dipindah tugaskan ke Puskesmas Rowo Tengah Kecamatan Sumberbaru. Sebagai gantinya dilantik, Dr Ignatius Yuli Sugiarto yang sebelumnya bertugas di Puskesmas Rowo Tengah. Dr Megawati akan bertugas menjadi Dokter Umum dan Dr Ignatius Yuli Sugiarto akan menjadi Kepala Puskesmas Semboro,” Imbuhnya.
Sementara itu, Nunung warga Dusun Semboro Pasar Desa Semboro mengatakan siapapun penggantinya, nantinya bisa melayani masyarakat dengan baik. Sehingga Puskesmas Semboro dapat kembali menjadi rujukan favorit layanan kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Semboro.
“Kami intinya pelayanan Puskesmas Semboro menjadi lebih baik. Siapapun penggantinya kami harap pelayanan kesehatan publik di Puskesmas Semboro menjadi lebih baik. Surat rujukan dipermudah, mempermudah kami masyarakat yang dibawah,” kata Nunung.
Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, dinilai sangat tepat karena banyaknya aduan dan keluhan warga serta hasil sidak yang dilakukan oleh Wakil Bupati Jember juga ikut menentukan hasil kajian BKPSDM. Karena ASN yang bertugas di pelayanan ini wajib hukumnya mendahulukan kepentingan masyarakat. (Gusti)
