Laporan Pertanggungjawaban Era Bupati Faida Tahun 2020 Merah , Ini Penyebabnya

Comment669 views
  • Share
DPRD Jember memberikan rapor merah terhadap laporan pertanggungjawaban era bupati Faida
DPRD Jember memberikan rapor merah terhadap laporan pertanggungjawaban era bupati Faida

JEMBER, Kuasarakyat.com – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2020 tak jauh berbeda dengan LKPJ tahun 2019. Yakni sama-sama mendapatkan nilai merah dari DPRD Jember.

lKPJ tahun 2019 disebut dengan bupati gagal total (bu gatot). Namun kali ini, cukup dengan pernyataan rapor merah. Anehnya,penyampaikan LKPJ tahun anggaran 2020 dilakukan oleh Hendy Siswanto.

Padahal, merupakan tanggung jawab bupati sebelumnya, yakni Faida. Namun, hal itu tidak dilakukan sampai masa jabatan Faida berakhir.

“Kami DPRD tetap memberikan rekomandasi rapor merah pada lKPJ 2020,” kata ketua DPRD Jember Itqon Syauqi Senin (19/4/2021).

Itqon mengaku banyak hal yang menyebabkan dirinya memberikan rapor merah pada pertanggungjawaban masa pemerintahan Faida tersebut. ssalah satu contoh kecil adalah pengentasan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayu (AKB) dinilai tak berhasil.

“Kasus kematian ibu hanya berkurang satu kasus selama tahun 2020,” papar dia. Rinciannya, Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran pada tahun 2019 sebanyak 174 kasus. lalu mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 173.

Selain itu, pertumbuhan Kabupaten Jember pada 2 tahun terakhir mengalami tren menurun. Pada tahun 2019 pertumbuhan PDRB Jember sebesar 5,31 persen. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,98 persen.

Kemudian, rehabilitasi pasar tradisional hanya sekedar merubah image muka pasar agar lebih indah. Faktanya pengelolaan di dalam pasar belum diperhatikan secara maksimal.

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mendapatkan opini disclaimer oleh BPK terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2019. Laporan ini merupakan penilaian terburuk yang pernah diberikan.

Selain itu, banyak persoalan lain yang menyebabkan kondisi pemerintahan Jember carut-marut.

Untuk itu, bupati harus punya gerakan cepat untuk mengatasi masalah ini. salah satu caranya dengan memberikan kewenangan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berkreasi dalam menjalankan programnya.

Wakil bupati Jember KH M Balya Firjaun Barlaman menambahkan akan menjadikan rekomendasi LPKJ 2020 itu sebagai pembelajaran agar tidak terulang kembali. “Saran, kritik dan rekomendasi semuanya akan kami perhatikan,”tutur dia.L

Comment669 views
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.