JEMBER, Kuasarakyat.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menolak menandatangani dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) saat rapat paripurna di DPRD Jember Sabtu (3/4/2021).
Mereka menolak sistem pembangunan kontrak jamak atau multiyears yang ada dalam dokumen tersebut. Sebab, sistem tersebut dinilai tidak menguntungkan rakyat kecil, terutama para rekanan lokal di Jember.
“PDI Perjuangan menolak karena kontrak Jamak itu tidak berpihak pada rekanan-rekanan kecil,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo di DPRD Jember.
Menurut dia, rekanan kecil yang ada di Jember sudah lama tidak mendapatkan proyek pekerjaan. Bahkan sudah hampir lima tahun.
Padahal, di dalam rekanan itu terdapat para pekerja yang berharap mendapat pekerjaan di tahun ini. Terutama para tukang bangunan.
PDIP mengaku sepakat dengan percepatan pembangunan. Namun tidak dengan cara sistem multiyears yang akan dilakukanuntuk pembangunan dan perbaikan jalan rusak.
“Kami akan mengawal proses pembangunan ini, seperti tahap lelangnya,” jelas dia.
Kendati demikian, PDIP Jember juga mengusulkan program baik untuk perkembangan Jember saat pembahasan KUA PPAS bersama OPD. Seperti pendataan kemiskinan yang carut marut agar diperbaiki.
“Saya minta tambah tenaga input data agar warga miskin masuk,” tutur dia.
Selain itu, juga terkait pemahaman pancasila yang ada Bakesbangpol agar menambahkan anggaran. Awalnya hanya Rp 40 juta, menjadi Rp 600 juta. “Kami juga meminta agar guru ngaji didata ulang,” tambah dia.
Menyikapi penolakan itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mengaatakan sikap politik Fraksi PDIP Jember merupakan bagian dari dinamika. “ tetap kita hargai, namun yang lain sudah setuju semua,” ucap dia.
Menurut dia, pembangunan multiyears tetap dilanjutkan karena pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya. Namun bisa dengan merangkul pihak ketiga untuk membiayai duluan.
Dia mengaku pengadaan barang dan jasa untuk rekanan lokal bisa tetap terakomodir, semua sudah ada aturannya.
Proyek pengerjaan pembangunan di Jember tidak hanya hanya untuk orang Jember, namun orang luar juga boleh. “Orang Jember juga boleh membangun proyek di luar kota Jember. Boleh di Jakarta, Surabaya atau Kalimantan,” papar dia.
