Tantangan Berat Program KB: Pelayanan Pada Warga Miskin hingga Pemberian Informasi

Komentar756 views
  • Bagikan
Teks foto: Dr Elvira Liyanto saat memaparkan tentang akses layanan reproduksi bagi warga miskin perkotaan
Teks foto: Dr Elvira Liyanto saat memaparkan tentang akses layanan reproduksi bagi warga miskin perkotaan

Jember, Kuasarakyat.com – Program Keluarga Berencana (KB) memiliki tantangan yang cukup kompleks. Selain informasi metode penggunaan alat kontrasepsi yang masih minim, juga pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan yang berkembang pesat.

Permasalahan ini menjadi perhatian para pakar dan peneliti untuk mencari jalan keluar. Salah satunya melalui forum pertemuan ilmiah keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang diselenggarakan oleh Pusat Kesehatan Reproduksi, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, UGM bersama dengan Rutgers Indonesia.

Beberapa pakar dari perguruan tinggi turut memaparkan hasil penelitian mereka terkait program keluarga berencana. Seperti yang disampaikan oleh Maternal Health Programme Analyst UNFPA, Dr Elvira Liyanto pada Senin (28/6/2021).

Dia memaparkan hasil penelitian tentang seberapa baik Indonesia menyediakan akses layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas bagi masyarakat miskin perkotaan?

Menurut dia, latar belakang studi tersebut karena negara di dunia mengalami urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang pesat dan padat yang memenuhi perkotaan.

Berdasakan data United Nastion, ia memprediksi sebesar 66 persen penduduk dunia akan bertempat tinggal di daerah perkotaan pada tahun tahun 2050. 90 persen diantaranya terkonsentrasi di benua asia dan Afrika.

“Indonesia sendiri diproyeksikan penduduk di perkotaan akan mencapai 70 persen pada tahun 2045,” terang dia.

Dia menilai hal itu akan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyesuaikan layanan publik serta sistem perlindungan sosial untuk memenuhi permintaan warga perkotaan yang berkembang pesat.

Pemenuhan pencapain kesehatan reproduksi nasional, kata dia, akan terletak pada bagaimana pemerintah dapat mangkomodasi kebutuhan penduduk perkotaan yang terus bertambah, termasuk warga miskin.

Adapun beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, yakni kualitas pelayanan keluarga berencana yang diterima oleh warga miskin dan hampir miskin perkotaan tidak terlalu berbeda dengan perempuan yang tidak miskin.

“Perbedaan utama, perempuan kelompok termiskin dan hampir miskin bernasib kurang baik sehubungan dengan informed Choice. Perempuan kelompok miskin lebih kecil kemungkinan menggunakan metode tradisional dan permanen,” papar dia.

Selain itu, perubahan dalam periode lima tahun antar periode survey, yakni 2012-2017 tidak menunjukkan peningkatan bermakna terkait indikator KB di semua kuintil kekayaan.

Kemudian, pelayanan kesehatan ibu pada warga miskin dan hampir miskin di perkotaan tidak mendapatkan akses yang lebih baik dibanding warga yang tidak miskin. Warga miskin perkotaan bernasib lebih baik dibanding warga miskin pedesaan.

“Kami juga tidak melihat adanya implikasi peningkatan akses ke layanan reproduksi yang berkualitas dengan adanya JKN dan Jampersal bagi kelompok miskin kota dan desa,” terang dia.

Hal ini, kata dia, bisa semakin mempersulit pemerintah untuk mencapai target RPJMN dan SDGs jika pelayanan reproduksi ini tidak bisa diakses oleh semua orang.

70 Persen Pengguna KB Tidak Mendapatkan Informasi yang Cukup

Guru besar FKM UI, Prof Meiwita Paulina Budhiharsana saat menyampaikan materi tentang informed choice

Sementara itu, guru besar FKM Universitas Indonesia Prof Meiwita Paulina Budhiharsana menambahkan Informed Choice merupakan tolak ukur dari kualitas program keluarga berencana (KB).

Data yang tersaji dalam Survei Demokrasi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 dan 2017 menunjukkan adaya kesenjangan. “Jadi kita harus berusaha lebih keras agar kesenjangan ini bisa diatasi,” tambah dia.

Menurut dia, informed choice merupakan informasi pada pengguna KB agar bisa mendapatkan metode yang paling cocok untuk kebutuhanya. Yakni setelah menerima informasi terkait semua alat kontrasespsi.

Mulai dari metode, efek samping dan apa yang harus dilakukan ketika mengalami efek samping. “Jadi bukan hanya yang dipakai, tapi semua. Sebelum menentukan pilihannya, dia sudah menerima informasinya yang lengkap,” jelas dia.

Proses penyampaian informasi itu merupakan keharusan karena jantung dari kesehatan reproduksi. Membuat keputusan berdasarkan informasi yang lengkap adalah indikator dari program KB yang berkualitas.

“Karena ini prinsip dasar kesehatan reproduksi,” ujar dia.

Hal itu juga menunjukkan seberapa baik dan buruk penyelenggara kesehatan mengkomunikasikan informasi dan efek samping yang mungkin terjadi. Ini yang akan menjadi pegangan klien KB ketika hendak menentukan metode kontrasepsi.

“Indikator ini bisa dikroscek dengan putus pakai,” ucap dia.

Dia menyebut sekitar 29 persen pengguna KB sudah melakukan putus pakai dalam waktu 12 bulan sejak mengawali memakai KB. Artinya, warga yang putus pakai itu cukup besar.

“Karena kalau dihitung setahun, misal yang pakai KB 59 atau 60 persen, hampir setengah atau sepertiganya rontok sebelum setahun,” tambah dia.

Alasan putus pakai, kata dia, karena takut ada efek samping dan khawatir mengalami gangguan kesehatan yang lain. Menurut data SDKI, ada sekitar 33 persen yang mengalami rasa takut.

“Sebetulnya rasa takut ini sudah diatasi waktu komunikasi terjdi antara petugas kesetahatan dengan klien KB,” urai dia.

Dia juga menegaskan perempuan yang tinggal di perkotaan mendapatkan lebih banyak akses dan informasi sebelum memilih metode KB yang akan digunakan. Namun tingkatnya masih kecil, yakni 28 persen di tahun 2012 dan 31 persen di tahun 2017.

Pengaruh surat kabar lebih tinggi daripada radio dan tv dalam mengakses informasi terkait KB. Mereka lebih terpengaruh dengan apa yang dibaca, dibanding apa yang mereka dengar dan lihat.

“Namun persentase yang mendengarkan KB langsung dari tenaga kesehatan cukup besar, yakni 40 dan 35 persen,” tutur dia.

Bahkan, sumber informasi metode KB yang paling banyak justru dari tenaga kesehatan yang berpraktik di lembaga kesehatan swasta, bukan di ruma sakit. “Mereka yang mendapatkan lebih banyak informasi adalah yang memilih menggunakan IUD atau spiral,” jelas dia.

Warga dengan status ekonomi lebih tinggi dan berpendidikan lebih punya kemampuan dalam mengakses informed choice. Selain itu, dokter praktik swasta berperan besar dalam memberikan informasi yang lebih daripada Puskesmas.

Kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan, lebih dari 70 persen pengguna KB tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk memilih penggunaan kontrasepsi yang tepat. “70 persen dari mereka mungkin tidak tau apa yang mereka pilih, mungkin hanya ikut saran saja,”

Misal hanya antara antara pil dan suntikan. Padahal, untuk informed choice harus diberi informasi diberi tentang kelima alat kontrasesi, seperti Inplan, IUD dan lainnya.

“Tugas kita adalah untuk menutup kesenjangan ini sehingga program KB ini bisa inline dengna SDGs number 5.6,” pungkas dia. (Bs)

Komentar756 views
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.