Jember, kuasarakyat.com – Puluhan guru honorer Kabupaten Jember, yang tergabung dalam Forum Guru Honorer, Selasa (3/10/2023) mendatangi ruang Komisi D DPRD Jember, kedatangan puluhan perwakilan guru honorer, untuk hearing terkait formasi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) P3K di Oemkab Jember.
Dalam hearing yang dipimpin oleh ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi, dan sejumlah anggota komisi D, Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Jember Hadi Mulyono, Mulyadi selaku ketua Forum Guru Honorer meminta, agar formasi CASN P3K tahun 2023 dibatalkan dulu.
Hal ini seiring dengan jumlah Guru yang tahun ini (2023) memasuki masa purna tugas alias pensiun, yang jumlahnya lebih dari 700 Guru, “Kami berharap, melalui bapak anggota dewan, formasi CASN P3K di Pemkab Jember, agar dihentikan dulu, dan lebih baik digelar tahun depan,apalagi tahun ini ada 700 lebih Guru yang akan pensiun, kalau digelar tahun depan, dengan saat ini jumlah Guru honorer yang dikisaran 600 an, maka persiapan honorer akan tuntas, kalau ini dipaksakan, justru akan menyakiti hati kami,” ujar Mulyadi.
Mulyadi menyatakan, bahwa apa yang disampaikan tersebut, merupakan aspiraai teman-teman Guru honorer yang saat ini, sangat berharap bisa diangkat sebagai P3K,
Selain itu, menurut Mulyadi, formasi Jabatan Kabupaten Jember tahun 2023 tidak sesuai dengan kebutuhan Guru karena terlalu sedikit yang di ajukan Pemerintah Kabupaten Jember meski pada tahun 2023 banyak yang pensiun namun kuota yang di tetapkan hanya 26 Guru.
Jika dipaksakan, Mulyadi berharap melalui anggota dewan, terutama anggota Komisi D DPRD Jember, agar meminta penambahan formasi Guru, sesuai pagi ditiap-tiap jenjang mulai SD hingga SMP, dan sesuai Dapodik Dinas Pendidikan Pemkab Jember.
“Dengan penambahan formasi jabatan, maka, kami minta masa pendaftaran di Link SS CASN BKN 2023 diperpanjang, sehingga bisa memberikan kesempatan kepada rrekan-rekan kami untuk ikut seleksi P3K,” beber Mulyadi yang juga guru di SMP 2 Jwnggawah.
Hadi Mulyono, yang hadir dalam hearing menyatakan, bahwa ketentuan jumlah formasi jabatan P3K, kewenangannya ada di BKPSDM, sehingga pihaknya belum bisa memutuskan terkait keinginan rekan-rekan Guru honorer.
Saat ditanya mengenai adanya ratusan Guru yang akan memasuki pensiun, Hadi Mulyono membenarkan, jika tahun ini ada 700 lebih guru yang memasuki masa pensiun.. “Memang tahun ini ada sekitar 800 an guru yang memasuki masa pensiun, namun mengenai formasi pengangkatan, kewenangan di BKPSDM,” ujar Hadi.
Sementara Hafidi, yang memimpin hearing menyatakan, untuk menampung aspirasi guru honorer, Komisi D juga tidak bisa memutuskan, karena BKPSDM selaku OPD yang berwenang mitranya bukan di komisi D, tapi ada di komisi A.
Namun meski demikian, pihaknya akan mengusulkan ke pimpinan DPRD untuk menggelar hearing gabungan antara komisi A dan komisi D, untuk membahas persiapan guru honorer.
“Nanti akan kami agendakan kembali rapat gabungan antara Komisi D dengan Komisi A, untuk membahas terkait persiapan yang disampaikan oleh teman-teman dari firum guru honorer,” pungkas Hafidi. (Ma)
