NU Tersandera Nusron
Oleh Moch Eksan
Miris rasanya mengikuti perkembangan Nahdlatul Ulama (NU) pasca Muktamar NU ke-35 di Tambak Beras Jombang. Rois Aam dan Ketua Umum terpilih belum dapat mengumumkan struktur dan personalia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sampai detik ini.
Bila dibandingkan dengan Rois Aam dan Ketua Umum hasil muktamar NU terdahulu, yang jauh lebih cepat. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa kondisi ini bisa terjadi?
Padahal, sejarah mencatat 5 muktamar NU pasca reformasi tak banyak mengalami kesulitan dalam menyusun PBNU. Fakta-faktanya sebagai berikut ini:
Pertama, duet KH MA Sahal Mahfudz dan KH A Hasyim Muzadi berhasil menyusun PBNU pada Muktamar NU ke-30 Lirboyo Kediri dan Muktamar NU ke-31 Boyolali tak kurang dari dua pekan. Seperti Muktamar Boyolali. Kiai Sahal-Kiai Hasyim terpilih sebagai Rois Aam dan Ketua Umum pada 2 Desember 2004, dan mengumumkan PBNU pada 11 Desember 2004.
Kedua, Prof Dr KH Said Aqiel Siradj MA dua kali terpilih sebagai Ketua Umum berduet dengan Kiai Sahal pada Muktamar NU ke-32 Makassar. Juga dengan Prof Dr KH Ma’ruf Amien pada Muktamar NU ke-33 di Jombang. Kiai Said mengumumkan PBNU tak lebih dari 3 Minggu.
Kiai Said mengumumkannya pada 19 April 2010. Sedangkan duet Kiai Sahal-Kiai Said terpilih pada 27 Maret 2010.
Sementara, Kiai Said mengumumkan PBNU Periode 2015-2020 pada 22 Agustus 2015. Adapun, duet Kiai Ma’ruf-Kiai Said terpilih pada 5 Agustus 2015.
Ketiga, duet KH Miftahul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf pada Muktamar NU ke-34 Lampung terpilih sebagai Rois Aam dan Ketua Umum pada 24 Desember 2021, dan mengumumkan kepengurusan lengkap PBNU pada 12 Januari 2022.
Dari berbagai fakta historis di atas, pasangan KH Miftahul Akhyar dan KH Abdul Hakim Mahfudz nyata-nyata kurang mampu menyusun kepengurusan PBNU dengan cepat dan tepat. Mandataris Muktamar Tambak Beras bersama tim formatur ini sudah lebih 3 minggu belum juga mengumumkannya.
Molornya pengumuman ini tentu menimbulkan spekulasi yang bermacam-macam. Yang pasti, Kiai Miftah dan Gus Kikin mengalami kesulitan untuk mengakomodir berbagai kepentingan faksional di muktamar NU yang lalu. Bahkan, untuk sekadar menunjuk Katib Aam Pengurus Syuriah dan Sekretaris Jenderal Pengurus Tanfidziyah, belum bisa diumumkan.
Penyusunan kepengurusan merupakan ujian pertama dari kepemimpinan Kiai Miftah dan Gus Kikin. Molornya pengumuman merupakan bukti bahwa pertarungan kelompok kepentingan di internal tim masing-masing belum tuntas. Sampai meminjam tangan dengan menggunakan media sosial untuk menekan dua kiai asal Jawa Timur tersebut.
Beredar nama-nama kandidat sekjen. Ada 4 tokoh yang beredar luas. Salah satunya: Lukman Edy, Nusron Wahid, Lukman Hakim Saifuddin dan Juri Ardiantoro. Mereka adalah para politisi yang sedang dan pernah menjabat dalam kabinet pemerintahan.
Memang, mereka adalah para tokoh NU yang punya rekam jejak cukup panjang di NU dan pemerintahan. Namun, mereka punya warna dalam perjalanan kariernya.
Rupanya, Gus Kikin mengalami kesulitan menjatuhkan pilihan pada para tokoh di atas. Kedudukan sekjen ini sangat penting dan strategis dalam perjalanan NU 5 tahun mendatang.
Pilihan Gus Kikin melakukan istikharah untuk menentukan posisi sekjen, sudah sangat benar. Apalagi, huru-hara konflik internal PBNU dipicu oleh perbedaan pandangan antara ketum dan sekjen pada masa Gus Yahya dan Gus Ipul.
Semula nama Nusron yang santer sebagai calon sekjen, nama ini lama-lama meredup bersamaan dengan kencangnya issu rusywah dan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jajaran kementerian yang dipimpinnya.
Gus Ipul pada pidato penutupan Muktamar NU memberikan sinyal bahwa Nusronlah nanti yang akan meneruskannya sebagai Sekjen PBNU. “Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, sahabat saya dan penerus saya”, ungkap Gus Ipul di hadapan Presiden Prabowo Subianto, para menteri, dan peserta muktamar Tambak Beras.
Apalagi, Nusron bersama Gus Ipul adalah operator utama dari pasangan Kiai Miftah dan Gus Kikin dalam perebutan suksesi Rois Aam dan Ketua Umum pada muktamar akhir Agustus 2026 lalu.
Kendati begitu, jalan Nusron menjadi sekjen tak semulus yang diperkirakan banyak pihak. Mantan Ketua Umum GP Ansor Periode 2011-2016, belakangan ini namanya terseret dalam kasus korupsi haji Kemenag dan izin Hak Guna Bangunan (HGB) ATR/BPN.
Sepertinya, komorbisitas Nusron dalam kasus di atas yang rentan membawa NU dalam kasus di KPK. Apalagi, ada beberapa pihak yang mendorong Nusron dengan intensif dan massif agar dipanggil serta mentargetkannya sebagai tersangka oleh KPK.
Barangtentu, Kiai Miftah dan Gus Kikin tak ingin pengalaman buruk bendahara umum PBNU, Mardani Maming, menjadi kursi pesakitan KPK, dialami juga oleh Nusron. Kekhawatiran inilah yang paling bisa diterima akal menjadi kerikil selaku bakal Sekjen PBNU Periode 2026-2031.
Jadi, PBNU sekarang ini, diakui maupun tidak, taklah merdeka. Berlarutnya penunjukan sekjen serta pengumuman PBNU adalah bukti nyata bahwa Kiai Miftah dan Gus Kikin tersandera oleh kekuasaan dan kasus.
Dengan demikian, seluruh warga NU tak perlu berharap banyak terhadap kepemimpinan Kiai Miftah dan Gus Kikin akan membawa NU sebagai kekuatan civil society seperti zaman Gus Dur.
Teringat pidato Gus Dur pada Muktamar NU ke-29 Lirboyo, “Menyadari bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi agama yang juga menjalankan tugas memberikan kritik dan mengawasi jalan pemerintahan dari sudut agama, NU jangan sampai lupa mengeritik pemerintahan yang ada.”
“Bahkan saya 15 tahun rasanya diinjak-injak hanya karena tidak cocok dengan pemerintahan yang ada”.
“Masak ini akan kita tinggalkan hanya karena anda mau baik-baikan sama saya (presiden).”
“Hubungan baik tapi bersikap kritis, itulah yang menjadi landasan bagi demokrasi di negeri kita. Bukannya kita mencari muka kepada orang untuk bisa tetap berkuasa.”
