JEMBER, Kuasarakyat.com – Kabupaten Jember menjadi daerah dengan konflik yang berkepanjangan sejak 2019 lalu. Konflik antar DPRD dengan mantan bupati Faida tak menemukan solusi hingga berujung pada pemakzulan.
Bahkan, muncul perpecahan di tubuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Jember. Pertama, kubu PNS yang dipimpin mantan Wabup KH Abdul Muqiet Arief dan Sekda Mirfano menyatakan sikap mosi tidak percaya pada mantan bupati Faida. Kedua, kubu PNS yang loyal terhadap Faida sendiri.
Tak hanya itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember tahun 2019 juga memperoleh opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian, LKPD tahun 2020 juga memperoleh nilai yang mengecewakan. BPK memberikan Opini Tidak Wajar (OTW).
Warisan berbagai masalah yang terjadi pada masa bupati sebelumnya ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup rumit bagi Hendy Siswanto, bupati Jember yang terpilih pada Pilkada 2020.
Sejak dilantik pada 26 Februari 2021 lalu, Hendy berupaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pertama, membangun komunikasi yang dengan DPRD Jember. Sebab, selama ini DPRD Jember selalu bertengkar dengan bupati.
Persoalan komunikasi dengan parlemen bisa diatasi dengan baik. DPRD juga tak ingin konflik antara lembaga ekskutif dan legislative kembali konflik sehingga masyarakat yang dirugikan.
Untuk itu, ketika terpilih menjadi bupati Jember, Bupati Hendy Siswanto bersama wakil bupati KH M Balya Firjaun Barlaman langsung membangun komunikasi dengan DPRD Jember.
“Komunikasi dengan DPRD sudah terjalin dengan normal lagi,” kata wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim pada Kuasarakyat.com usai rapat paripurna di DPRD Jember Selasa (22/6/2021)
Menurut dia, saran dan pendapat DPRD Jember bisa diterima oleh bupati, begitupun sebaliknya. Kondisi ini jauh bertolak belakang dengan kepemimpinan sebelumnya yang selalu kontra dengan DPRD Jember.
“Yang terjadi sebelumnya mungkin ada perbedaan pemahaman antara ekskutif dan legislative,” aku Bupati Hendy. Akibatnya program pembangunan di Jember tidak bisa dilakukan secara bersama-sama.
Untuk itu, ketika komunikasi antara bupati dan DPRD Jember sudah terbangun. Proses pembahasan APBD Jember bisa dilaksanakan dengan cepat. Setelah sebelumnya selama dua tahun Jember tidak memiliki APBD.
Publik juga sudah menilai bawah hubungan dua lembaga tersebut sudah berjalan dengan baik. Hal itu terbukti dengan disahkannya Perda ABPD Jember tahun anggaran 2021 sebesar Rp 4,4 triliun.
Penyelesaian Dualisme ASN di Pemkab Jember
Selain persoalan komunikasi, Bupati Hendy juga mendapatkan warisan persoalan birokrasi yang cukup rumit. Yakni dualisme ASN di lingkungan Pemkab Jember. Tak ingin masalah tersebut berkepanjangan dan menghambat kinerja, bupati merombak strutur pejabat di dalamya.
Total ada 631 pejabat di lingkungan Pemkab Jember yang dilantik. Mulai dari pejabat eselon II, III dan IV. Mereka diangkat kembali menjadi Plt berdasarkan Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) 2021.
Kondisi itu mampu merubah suasana di lingkungan Pemkab Jember menjadi lebih dingin. Hal itu membuat ASN lebih tenang dalam bekerja.
Pengamat komunikasi politik dari FISIP Universitas Jember M Iqbal menilai Hendy mewarisi tata kelola pemerintahan yang amburadul. Untuk itu, kebijakan merombak birokrasi dengan melantik pejabat Plt cukup tepat.
Kebijakan itu membuat kondisi ASN di lingkungan Pemkab Jember cukup kondusif. “Tata kelola birokrasi relatif sudah disusun,” ujar dia.
Pemenuhan Hak GTT dan PTT
Selama ini, Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) selalu menggelar aksi demonstrasi menuntut Surat Keputusan (SK). Sebab sejak era bupati sebelumnya, mereka hanya mendapatkan surat penugasan (SP).
Mereka butuh SK sebagai bentuk kejelasan terkait status. Untuk itu, Hendy memenuhi keinginan para GTT dan PTT tersebut sehingga mampu meredam suasana menjadi lebih baik.
“Ini menjadi hak GTT dan PTT, apalagi ada yang sudah bekerja 15 tahun,” tambah Hendy. Melalui pemberian SK itu, honor GTT dan PTT diharapkan juga bisa ikut meningkat agar para guru sejahtera.
Pemberian SK tersebut mendapat apreasiasi dari ketua PGRI Jember Supriyono. Kebijakan itu dinilai mengurangi masalah yang selama ini dihadapi oleh para guru. “Persoalan tentang guru mulai berkurang dengan kebijakan ini,” imbuh Supriono saat dikonfirmasi via telpon.
Para guru sangat menginginkan SK karena menjadi harapan agar bisa mengikuti sertifikasi guru. Total para guru yang mendapatkan SK sebanyak 3.400 orang.
Pengembalian hak bagi mereka merupakan janji kampanye Hendy saat maju dalam Pikada. Tak hanya bagi guru, namun juga tunjangan kinerja (Tukin) bagi ASN dan anggota DPRD Jember.
Citra Jember dan Pemulihan Ekonomi
Salah satu visi misi Bupati dan Wabub Jember adalah pengentasan kemiskinan. Upaya ini dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kuantitas produk UMKM.
Bupati menyebut ada 6.000 produk UMKM di Jember. Mulai dari produk kerajinan, kuliner, hingga jasa. Kendala yang dialami oleh para pelaku UMKM adalah permodalan dan pemasaran.
Upaya yang dilakuan oleh Hendy adalah dengan membantu mencarikan modal dan pemasaran. “Kami akan membantu dari sisi permodalan dan pemasaran dengan menjalin sinergi dengan pemerintah pusat,” tambah dia.
Selama ini, Hendy cukup aktif membangun komuniasi dengan Kementrian. Seperti Kementerian Pariwisata dan kementerian Pertanian.
Selain itu, bupati juga terbuka dengan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Misal, kerjasama program dari kementerian, Pemprov Jatim maupun dari DPR RI. Hal ini berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya yang kerap menolak program pemerintah pusat.
Cara yang dilakukan itu akan memperbaiki citra Jember dengan sendirinya. Sebab, komunikasi dan sinergi yang baik antar lembaga memba pesan bahwa kondisi Jember sudah kondusif.
Nyalon Jadi Ketum, Ditunjuk Sebagai Korwil Apkasi Jatim
Permasalahan Kabupaten Jember yang cukup kompleks membuat Hendy harus bergerak cepat untuk membenahinya. Terutama mengejar ketertinggalan dengan kabupaten lain. Hendy sempat ingin menjadi ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
“Saya mencalonkan ketua umum Apkasi karena tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi syaratnya,” jelas dia. Namun, upaya Hendy untuk bergabung dalam pemerintahan itu membuahkan hasil. Dia dipilih sebagai ketua Koordinator Wilayah Apkasi Jawa Timur.
Menurut dia, penunjukan dirinya sebagai Korwil menjadi peluang untuk meningkatkan kerjasama dan sinergi antara daerah. Terutama dalam meningkatkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.
Seperti kerjasama di bidang pariwisata maupun pemasaran produk UMKM dan komoditas unggul lainnya. Dia mencontohkan, sudah menjalin kerjasama untuk penyediaan hasil komoditas pertanian dan perkebunan dengan Pemprov DKI Jakarta.
Pakar komunikasi politik Fisip Unej M Iqbal menilai penunjukan bupati sebagai Korwil Apkasi Jatim menunjukkan harapan baru. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat memberikan kepercayaan bagi Hendy untuk menjalankan konsep sinergi dan kolaborasi.
“Meskipun laporan keuangan dari BPK buruk, ternyata Jember dipilih sebagai Korwil Apkasi,” imbuh Iqbal.
Hal ini juga menunjukkan bahwa Jember dianggap memiliki kemampuan lebih. Bupati bisa memanfaatkan kepercayaan ini untuk menjalin kerjasama dengan berbagai kabupaten guna memajukan Jember dari ketertinggalan. (Ad/Md)
