Bondowoso, kuasarakyat.com – Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menilai alokasi pupuk subsidi di Kecamatan Pakem janggal. Sebab, pada tahun sebelumnya jumlah alokasi sedikit dan tidak terserap semua.
Namun pada tahun 2021 hingga 2022 bertambah hingga dua kali lipat hingga terserap. Sementara petani selalu merasa kesulitan pupuk subsidi. Ketika mendatangi kios, petani seperti dipimpong karena pupuk tidak ada.
|Baca juga: Dugaan Penyelewengan Pupuk Subisidi, Pengawas Justru Tanya Kios, Bukan Petani
Lari kemana pupuk subsidi tersebut?
Pada tahun 2018, alokasi pupuk subsidi di Kecamatan Pakem sebanyak 682 ton. Namun hanya terserap 422 ton, sisa 260 ton harus dikembalikan pada pemerintah.
Pada tahun 2019, alokasi pupuk subsidi di Kecamatan Pakem berkurang menjadi 577 ton. Namun hanya terserap 368 ton. Sehingga sisa 209 ton yang tidak terserap harus dikembalikan pada pemerintah.
Selanjunya pada tahun 2020, alokasi pupuk subsidi di kecamatan Pakem hanya 590 ton. Anehnya, pada tahun 2021, alokasi pupuk melonjak dua kali lipat menjadi 819.250 ton. Bahkan terserap semua hingga 819 ton.
Begitu juga pada tahun 2022 alokasi juga bertambah secara drastis. Yakni sebanyak 1.000 ton.
“Pakem itu selalu saya katakan, pada tahun 2020 dapat jatah 590 ton,” kata ketua DPRD Jember Ahmad Dhafir Jumat 28 Januari 2022. Lalu tahun 2021 naik dua kali lipat.
Dia mempertanyakan, kenakan alokasi pupuk subsidi itu janggal, sebab lahan di Pakem tidak bertambah, justru berkurang karena banyak yang tanam sengon dan mendirikan rumah.
“Ini bukti penataannya memang amburadul,” tegas dia.
Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah mengawasi pupuk ini.Terutama melindungi rakyatnya yang berprofesi sebagai petani dan uang Negara dalam pupuk subsidi itu.
|Baca Juga: Petani Bondowoso Dipermainkan, Beli Pupuk di Atas HET, Tak Pernah Dapat Kwitansi Setiap Tranksasi
Bukan justru melindungi para pihak yang diuntungkan dengan bisnis pupuk subsidi. “Jangan lupa, dibawah petani itu ada buruh tani yang menggantungkan hidupnya di bawah sektor pertanian,”terang dia.
Kalau biaya pertanian tinggi, maka upah buruh tani tidak akan pernah naik. Buruh tani jumlahnya lebih banyak dari pada pemilik lahan itu sendiri.
Sebelumnya diberitakan ada dugaan penyelewengan pupuk subsidi di Kecamatan Pakem. Petani selalu kesulitan membeli pupuk, harga di atas HET hingga RP 400.000. Bahkan petani tak pernah diberi kwitansi.
Selain itu, juga banyak petani di Desa Sumberdumpyong tidak beli, tapi namanya dicatut. Bahkan orang mati juga juga dicatut namanya. *
