Jember, kuasarakyat.com – Kongres PSSI atau ASKAB Kabupaten Jember yang dianggap menumpang pada kegiatan Sosper (Sosialisasi Perda) DPRD Kabupaten Jember, yang digelar pada 11 Oktober 2023 lalu,panjan oleh Try Sandi Apriana berbuntut panjang.
Hal ini seiring dengan kedatangan H. Abdus salam yang juga pemerhati sepak bola asal Desa Krangpring Kecamatan Sukorambi Jember, ke Kantor DPRD Jember pada Jumat (13/10/2023) dengan membawa surat pengaduan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember.
H. Abdus salam, kepada sejumlah wartawan menyatakan, bahwa dirinya melaporkan Kongres PSSI Jember yang menumpang pada kegiatan Sosper, dikarenakan ada dugaan pelanggaran kode etik dalam kegiatan Sosper.
Diantaranya Undangan peserta Sosper diduga hanya ditujukan kepada pengurus club sepak bola anggota Askab kabupaten Jember. Yang mana ter undang tidak termasuk secara langsung sasaran sosialisasi.
“Undangan Sosper ditujukan kepada club anggota Askab, sehingga kami menilai tidak tepat sasaran, selain itu, peserta Sosper juga dimintai tanda tangan dan membawa foto copy KTP untuk SPJ transport, tapi transport hanya diberikan kepada yang ikut Kongres saja,” jelas H. Abdus Salam.
Sedangkan yang tidak ikut Kongres, uang transport tidak diberikan. “Padahal ada peserta Sosper yang tidak ikut Kongres, dan sudah tanda tangan SPJ transportasi, tapi gak dapat uang transport, ” tambahnya.
Tidak hanya itu, acara Sosper yang menggunakan aula Pemkab Jember juga dipertanyakan oleh H. Abdussalam, dimana ada oeserta Sosper yang tidak ikut Kongres, uang transport gak diberikan,” jelasnya.
H. Abdus salam pun meminta, agar BK DPRD Jember memproses aduannya ini, dengan memeriksa Try Sandi, jika ditemukan adanya kesalahan kode etik, agar ditindak tegas, sesuai ketentuan yang berlaku.
Hadi Supaat, wakil ketua BK DPRD Jember, yang menerima surat pengaduan dari H. Abdus salam, kepada wartawan menyatakan, bahwa BK akan mempelajari terlebih dahulu pokok persoalan yang diadukan bersama anggota BK lainnya.
“Tentu kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan, baik pengadu atau pelalpor, maupun pihak teradu atau terlapor, dalam hal ini Try Sandi, selain itu juga beberapa pihak lainnya,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Sementara, dikesempatan lain, Try Sandi Apriana menyampaikan dan mengakui, jika kongrea PSSI di gelar usai acara Sosper di aula Pemkab Jember, pihaknya sengaja mengundang para pemilik klub untuk menghadiri sosialisasi Raperda Ketertiban Umum sekaligus menjadi peserta Kongres Tahunan PSSI.
.Legislator dengan catatan harta di LHKPN sebesar Rp41,7 miliar itu mengaku tidak punya uang untuk membiayai kongres tahun 2023 ini. Sehingga, terpaksa menumpang acara sosialisasi Raperda yang didanai oleh APBD.
“Kongres tidak ada duitnya. Ya sudah, mau dari mana? Mau cara apalagi saya? Wartawan bisa bantu kalau mau nyumbang buat kongres,” kata Tri Sandy, Kamis, 12 Oktober 2023.
Tri Sandy atas jabatannya di anggota Komisi A DPRD memiliki jatah menggelar kegiatan sosialisasi Raperda. Setidak-tidaknya untuk 24 kali sosialisasi.
Hal ini merujuk dari dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat Dewan yang menyusun program penunjang pemerintah daerah dengan dana sebesar Rp46 miliar.
Cuan negara sebanyak itu dirancang untuk membiayai 1.200 kali sosialisasi Raperda yang terbagi rata kepada 50 anggota DPRD termasuk Tri Sandy.
Dalam tiap kali sosialisasi Raperda, anggota Dewan akan mendapat honor sebagai pembicara. Nilainya Rp1,5 juta. Sedangkan, tiap orang peserta hanya Rp100 ribu dipotong pajak.
Selebihnya, anggaran sosialisasi untuk honor panitia, pembelian konsumsi, sewa peralatan acara, pengeras suara, meja, kursi, dan tenda.
Tri Sandi merasa upayanya memajukan sepakbola sudah maksimal dengan memanfaatkan sosialisasi Raperda demi terlaksananya agenda Kongres PSSI.
“Dulu PSSI dapat anggaran, tapi sekarang tidak ada. Terus kita pakai saja yang ada, yaitu sosialisasi Raperda. Pinjam tempat Pemkab juga,” ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Jember itu.
Sama sekali Tri Sandy tidak khawatir terhadap potensi dampak masalah pada hal yang dilakukannya. Ia berpendapat, sah-sah saja menumpangi sosialisasi Raperda untuk Kongres PSSI.
“Semua orang termasuk klub sepakbola berhak ikut menjaga ketertiban umum, tidak hanya PKL. Tidak ada anggaran Kongres PSSI, saya mau tanya juga mau dapat dari mana?,” pungkasnya. (Ma)
