Jember, kuasarakyat.com – Sebanyak ribuan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FKJOB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Serbaguna, Kecamatan Kaliwates, Jember dan di depan Pemkab Jember, Senin (20/5/2025).
Aksi tersebut, serentak dilakukan di berbagai daerah dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Selain itu, aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan nasional yang diprakarsai Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI).
Ketua FKJOB Dedy Novianto mengatakan, Para driver menuntut keadilan dari pemerintah atas berbagai persoalan yang selama ini belum terselesaikan.
“Kami seperti sapi perah, dimanfaatkan semaksimal mungkin tapi mendapat benefit seminimal mungkin. Tarif kami masih rendah, belum ada regulasi yang adil, dan aplikator bebas semena-mena,” ujarnya saat dikonfirmasi di sela aksi.
“Artinya meskipun para pengemudi transportasi online telah berkontribusi besar dalam mendukung perekonomian nasional dan membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, namun posisi mereka masih termarginalkan,” sambungnya.
Dalam aksi tersebut, lanjut Dedy, FDTOI bersama FKJOB membawa empat tuntutan Nasional kepada pemerintah pusat, diantaranya.
1. Kenaikan tarif layanan penumpang (R2) — Saat ini tarif masih merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan No KP 667 Tahun 2022, padahal sejak itu sudah terjadi tiga kali kenaikan UMR.
2. Regulasi layanan pengantaran makanan dan barang (R2) — Saat ini tidak ada payung hukum untuk layanan ini, sehingga aplikator leluasa menetapkan tarif sangat rendah yang dinilai eksploitatif.
3. Ketentuan tarif bersih Angkutan Sewa Khusus (R4) — Belum adanya batasan potongan dari aplikator menyebabkan pendapatan driver R4 sangat tidak menentu.
4. Pengesahan UU Transportasi Online — Untuk menyelesaikan tumpang tindih kebijakan lintas kementerian dan memberikan perlindungan hukum bagi para driver.
“Persoalan ini tidak hanya dirasakan di Jember, tetapi juga di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Batam, dan lainnya. Semua daerah secara serentak menyuarakan hal yang sama sebagai bentuk solidaritas nasional,” ulasnya.
Selain empat tuntutan nasional tersebut, lanjut Dedy, FKJOB juga mengajukan sejumlah permintaan kepada Pemerintah Kabupaten Jember yang dinilai bisa langsung berdampak pada kesejahteraan para driver di daerah.
“Pemerintah Kabupaten menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk driver online, Pemberian bantuan sosial bagi driver terdampak kondisi ekonomi sulit, Program peningkatan keterampilan (upgrading skill) untuk pengemudi online, Produk hukum daerah yang mengatur transportasi online secara komprehensif,” ungkapnya.
“Kepada Bapak Bupati yang kami cintai dan juga kepada seluruh anggota DPRD yang kami hormati, tolong dengar dan lihat ketidakadilan yang menimpa kami saat ini. Kami bukan sapi perah yang bisa seenaknya dimanfaatkan, kami sudah ikut berkontribusi bagi pembangunan negeri ini tapi kami tidak dihargai,” sambungnya.
Aksi tersebut juga mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Jember. Wakil Bupati Jember Djoko Susanto, menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para driver ojol. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya keterlibatan aplikator dalam menjaga ekosistem transportasi online yang sehat.
“Aplikator yang masuk ke Jember harus punya kantor di sini. Jangan cuma jualan jaket, tapi juga harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan jumlah driver,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penghasilan driver tidak boleh dibiarkan merugi akibat ketidakseimbangan tersebut. “Jangan sampai teman-teman driver ini sehari cuma dapat satu orderan, apalagi tekor. Itu tidak manusiawi,” ulasnya.
Djoko juga menyoroti pentingnya kejelasan pembagian hasil antara aplikator dan driver. “Masalah pembagian hasil ini harus dibicarakan. Jangan fokus pada tarif atas dan bawah saja. Kita perlu memastikan ada keadilan dalam sistem ini,” ungkapnya.
Lanjut Djoko, jika transportasi online bisa menjadi moda pilihan utama di Jember, dampaknya akan signifikan bagi perbaikan tata kelola transportasi umum dan bahkan mengurangi beban aparat dalam penataan lalu lintas.
“Kalau transportasi umum digerakkan oleh driver yang piawai, masyarakat akan terbantu dan secara tidak langsung biaya pengawasan juga akan berkurang,” ujarnya.
“Semoga apa yang kita perjuangkan bersama bisa dihijabkan oleh Allah SWT dan membawa kebaikan bagi masyarakat Jember,” sambungnya. (Rio)
